DPRD Kota Jambi Desak Pengawasan Solar Bersubsidi Diperketat
Jambi :Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mendapatkan solar bersubsidi kembali menjadi perhatian DPRD Kota Jambi. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.(18/7)26)
 |
| DPRD Kota Jambi Desak Pengawasan Solar Bersubsidi Diperketat |
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, mengatakan antrean yang terus terjadi mengindikasikan distribusi solar bersubsidi belum berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
"Antrean panjang ini menunjukkan distribusi solar bersubsidi masih perlu dibenahi. Pengawasan harus diperketat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran," ujar Djokas Siburian.
Menurutnya, antrean kendaraan di sekitar SPBU juga mengganggu mobilitas masyarakat serta aktivitas pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di sekitar lokasi pengisian BBM.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah kota menyusun regulasi yang memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan sistem barcode atau stiker khusus bagi kendaraan berpelat Kota Jambi yang terintegrasi dengan sistem milik Pertamina.
Djokas menilai langkah tersebut dapat membantu memastikan penyaluran solar bersubsidi lebih tertib dan tepat sasaran.
Selain itu, DPRD juga meminta Pertamina bersama pengelola SPBU meningkatkan pengawasan terhadap proses distribusi agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
DPRD berharap upaya pengawasan yang lebih ketat dapat mengurangi antrean panjang di SPBU sekaligus menjamin ketersediaan solar bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.(*)
