Hari ini
Cuaca 0oC
Breaking News

Erupsi Anak Krakatau Berdampak di 15 Kecamatan, BNPB Pastikan Belum Ada Korban Jiwa

Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sementara dampak erupsi Gunung Anak Krakatau telah dirasakan di tiga kabupaten yang mencakup 15 kecamatan di Lampung dan Banten.
Erupsi Anak Krakatau Berdampak di 15 Kecamatan, BNPB Pastikan Belum Ada Korban Jiwa
Erupsi Anak Krakatau Berdampak di 15 Kecamatan, BNPB Pastikan Belum Ada Korban Jiwa

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan data tersebut masih bersifat sementara karena pendataan dampak erupsi masih dilakukan di lapangan.

Di Kabupaten Lampung Selatan, wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Punduh Pidada, Rajabasa, Kalianda, Ketapang, Bakauheni, Sidomulyo, dan Katibung.

Sementara di Kabupaten Pandeglang, dampak erupsi tercatat di Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, dan Cigeulis. Adapun di Kabupaten Tanggamus meliputi Kecamatan Pematang Sawa, Cukuh Balak, Semaka, dan Kota Agung.

“Data sementara yang bisa kami kumpulkan, yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ada di tiga kabupaten dan 15 kecamatan,” kata Suharyanto, Minggu, 6 September 2026.

Suharyanto mengatakan BNPB telah melakukan konferensi video dengan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah terdampak.

Berdasarkan laporan sementara, belum terdapat korban jiwa akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sementara itu, pendataan kerusakan fisik masih berlangsung.

Selain wilayah Lampung dan Banten, abu vulkanik juga terpantau mencapai sejumlah wilayah lain, termasuk DKI Jakarta.

BNPB telah mengirimkan tim pendahulu ke wilayah terdampak untuk memantau kondisi secara langsung. Sebanyak 10 personel telah diberangkatkan dan ditugaskan memantau perkembangan erupsi serta dampaknya terhadap masyarakat.

“Tim akan memantau secara langsung situasi di lapangan terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau maupun dampaknya kepada masyarakat,” ujar Suharyanto.

BNPB juga memeriksa kesiapan berbagai perangkat penanggulangan bencana di daerah, mulai dari peralatan pemantauan, sirene, rambu evakuasi, hingga dokumen rencana kontingensi.

Selain itu, pengecekan dilakukan terhadap ketersediaan makanan dan logistik di gudang milik pemerintah daerah. 

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi apabila situasi berkembang dan bantuan tambahan diperlukan.

Suharyanto mengatakan hingga saat ini belum ada pemerintah kabupaten maupun provinsi terdampak di Banten dan Lampung yang menetapkan status keadaan darurat.

Meski demikian, BNPB tetap menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan membantu pemerintah daerah dalam penanganan dampak erupsi.

Untuk mengurangi dampak sebaran abu vulkanik, BNPB juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada Minggu, 6 September 2026.

Pesawat untuk pelaksanaan OMC telah disiapkan di Pondok Cabe. Operasi direncanakan berlangsung hingga malam hari.

Suharyanto menjelaskan terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam operasi modifikasi cuaca.

Metode pertama dilakukan dengan memicu hujan. Hujan dengan intensitas yang cukup tinggi diharapkan dapat membantu meluruhkan abu vulkanik yang berada di udara maupun permukaan.

“Kalau hujannya turun dengan cukup deras, abu vulkanik yang sejak kemarin sampai hari ini mengganggu masyarakat bisa segera luruh,” ucap Suharyanto.

Namun, apabila tidak terdapat pertumbuhan awan hujan, BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan menggunakan metode water mist.

Metode tersebut digunakan untuk membantu mengurai partikel abu vulkanik di udara, terutama di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

BNPB berharap pelaksanaan OMC dapat membantu memperbaiki kondisi udara dan cuaca di wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik.

Selain melakukan pemantauan dan operasi modifikasi cuaca, BNPB mulai mendistribusikan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.

Bantuan yang disiapkan antara lain kebutuhan logistik dasar dan masker. Penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian dan lembaga terkait.

Suharyanto mengatakan koordinasi antarlembaga pemerintah terus dilakukan untuk memantau perkembangan situasi Gunung Anak Krakatau.

BNPB juga berkomunikasi dengan BMKG untuk memperoleh informasi terbaru mengenai aktivitas gunung dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.

“Kami pemerintah pusat melalui BNPB siap untuk terus membantu apabila masyarakat memang betul-betul membutuhkan,” tutur Suharyanto.(*)

Hide Ads Show Ads