BULOG Bentuk Satgas Khusus, Perketat Pengawasan Beras SPHP dari Praktik Pengemasan Ulang Komersial
JAKARTA - Perum BULOG mengambil langkah tegas dengan mengerahkan Satuan Tugas Khusus untuk memperketat pengawasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), guna mencegah praktik pengemasan ulang komersial yang merugikan masyarakat.
Kebijakan ini diberlakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk menutup celah penyalahgunaan komoditas bersubsidi.
Langkah preventif tersebut merespons temuan di lapangan adanya tindakan pengemasan ulang beras SPHP ke dalam karung berukuran besar oleh pihak tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan sepihak.
Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan pihaknya mengerahkan seluruh jajaran struktural hingga tingkat cabang untuk melakukan inspeksi mendadak ke berbagai jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) secara berkala.
"Mulai hari ini dan seterusnya, kami menggerakkan seluruh jajaran BULOG di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan ke jaringan RPK," ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resmi yang dikutip laman Bulog, Sabtu (31/10/2026).
Ia menegaskan, pengawasan intensif bertujuan memastikan seluruh mitra dagang mematuhi standar operasional prosedur yang berlaku. Dengan demikian, distribusi pangan strategis dapat tepat sasaran dan langsung dinikmati masyarakat luas tanpa hambatan spekulasi harga.
Selain beras SPHP dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), tim pengawas juga memantau ketat ketersediaan serta harga jual komoditas esensial lainnya, seperti minyak goreng curah kemasan sederhana dan gula pasir, melalui sistem pemesanan digital yang terintegrasi.
Dalam rangkaian peninjauan langsung ke sejumlah gerai di kawasan ibu kota, manajemen BULOG mengonfirmasi mitra penyalur di titik sampel terpantau taat aturan dan belum menemukan pelanggaran substantif.
Kendati demikian, BULOG tetap membuka ruang partisipasi publik bagi warga yang mendapati indikasi penyelewengan di daerah masing-masing melalui saluran pengaduan resmi terpadu, Bella, atau mendatangi kantor pelayanan terdekat.
"Setiap laporan akan kami terima dan segera tindak lanjuti agar tidak terjadi lagi penyelewengan terhadap beras subsidi pemerintah," pungkasnya.(*)
Baca Juga:

Posting Komentar