Alarm Karawang: 217 Kasus Kekerasan Tercatat Sepanjang Januari-Oktober 2026

Dalam kegiatan ini, politisi yang dikenal aktif turun ke bawah tersebut menggandeng Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A Kabupaten Karawang, Karina Nur Regina, S.Psi. Kehadiran narasumber ahli ini diselaraskan dengan penyerahan bantuan simbolis berupa 43 potong seragam batik PKK sebagai wujud apresiasi kepada para kader yang menjadi garda terdepan di tingkat desa.

*Kekerasan Bukan Urusan Domestik: Jangan Tutup Rapat Aib di Rumah*

Membuka materi sosialisasi, Sri Rahayu dengan tegas mengingatkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan domestik yang bisa diselesaikan dengan menutup rapat masalah di dalam rumah. Menurutnya, dampak buruk tindakan tersebut dapat merusak masa depan korban secara sistematis, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial.

"Jangan pernah menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai persoalan biasa. Ini merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita baru peduli setelah ada korban, sementara upaya pencegahannya justru tidak dilakukan sejak awal," tegas Sri Rahayu.

Ia menyoroti pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertahanan pertama. Para orang tua diingatkan agar tidak terjebak pada pola pikir bahwa tanggung jawab mengasuh anak hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi semata. Kehadiran emosional dan komunikasi yang sehat jauh lebih krusial agar anak tidak merasa terasing di rumah sendiri.

Para orang tua juga diimbau waspada terhadap perubahan sikap anak, seperti mendadak tertutup, mudah ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hingga enggan berinteraksi dengan orang tertentu. Gelagat tersebut diminta untuk tidak dihakimi sebagai kenakalan semata, melainkan disikapi dengan komunikasi terbuka tanpa tekanan.

*Edukasi Tubuh Privat Sejak Dini dan Meluruskan Spektrum Kekerasan*

Selain itu, pendidikan terkait perlindungan tubuh privat mutlak harus diajarkan sejak usia dini. Anak perlu dibekali pemahaman mengenai batasan sentuhan agar memiliki keberanian untuk menolak perlakuan yang tidak nyaman.

"Ajarkan anak bahwa tubuhnya adalah haknya. Tidak boleh ada orang yang memaksa menyentuh bagian tubuh pribadi... Anak harus tahu bahwa mereka berhak mengatakan tidak dan berhak meminta pertolongan," imbuhnya.

Diskusi yang mengalir hangat tersebut turut meluruskan anggapan keliru bahwa kekerasan hanya dihitung ketika seseorang mengalami luka fisik. Faktanya, kekerasan psikis, verbal, seksual, hingga penelantaran sama-sama meninggalkan trauma mental yang mendalam. Sri Rahayu juga meminta para orang tua tidak lagi menjadikan kekerasan sebagai alasan untuk mendisiplinkan anak.

*Alarm Karawang: 217 Kasus Kekerasan Tercatat Sepanjang 2026*

Sementara itu, Kepala UPTD PPA DP3A Kabupaten Karawang, Karina Nur Regina, S.Psi., memaparkan data yang menjadi alarm bersama. Berdasarkan catatan instansi tersebut sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 217 kasus kekerasan di Kabupaten Karawang, yang terdiri atas 23 anak laki-laki, 1 laki-laki dewasa, 69 anak perempuan, serta 124 perempuan dewasa.

Menanggapi tingginya angka tersebut, Sri Rahayu mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial, membuang jauh stigma negatif, serta tidak menyebarluaskan identitas korban tanpa persetujuan.

Di bagian akhir acara, Karina Nur Regina turut mensosialisasikan fasilitas layanan pengaduan dan pemulihan UPTD PPA DP3A, mulai dari penjangkauan, pendampingan hukum, fasilitasi kesehatan, hingga penguatan psikososial.

"Jangan takut melapor. Korban harus mendapatkan bantuan dan pendampingan. Perempuan harus berdaya, anak-anak harus terlindungi. Keluarga harus menjadi tempat paling aman bagi setiap anak dan perempuan," pungkas Sri Rahayu.(*)