UMP 2027 DKI Jakarta Masih Dibahas, Buruh dan Pengusaha Masih Bertahan pada Alfa Masing-masing
JAKARTA, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan pembahasan antara buruh dan pengusaha (tripartit) terkait upah minimum provinsi (UMP) 2027.
![]() |
| Pramono menyampaikan pembahasan UMP 2027 DKI Jakarta masih berlangsung antara buruh, pengusaha, dan Pemprov DKI Jakarta, di mana masing-masing pihak masih bertahan pada besaran alfa yang diyakini. |
Sekarang ini rapat UMP sedang berlangsung antara tripartit, yaitu buruh, kemudian pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta, ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Rabu.
Dari laporan yang ia terima, saat ini ketiga pihak tersebut masih mempertahankan besaran alfa masing-masing.
Namun, Pramono menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memfasilitasi musyawarah tersebut.
Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing. Tentunya Pemerintah DKI Jakarta yang berada di tengah harus memfasilitasi untuk musyawarah bisa terjadi, jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar semua kepala daerah mengawal proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 dan ditargetkan rampung pada 21 November.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta pengusaha.
Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan, kata Tito.
Tito meminta kepala daerah, khususnya gubernur, menginstruksikan dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing untuk segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta kalangan pengusaha.
Menurut dia, komunikasi dan mediasi perlu dilakukan agar penetapan upah minimum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah, ungkap Tito.
Sementara itu, penetapan upah minimum untuk tingkat kabupaten/kota diberikan tenggat waktu hingga 26 November 2026.
Tito menyebut jika pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikan penetapan tersebut, maka pemerintah provinsi dapat mengambil alih prosesnya.
Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya, jelas Tito.(*)
Baca Juga:

Posting Komentar