Gubernur BI Perry Warjiyo Resmi Mengundurkan Diri
Jakarta: Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut.
 |
| Gubernur BI Perry Warjiyo Resmi Mengundurkan Diri |
Dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026, Prasetyo mengatakan surat pengunduran diri Perry telah diterima secara resmi oleh Presiden pada Minggu, 26 Juli 2026.
"Bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada bapak presiden,"ujar Prasetyo dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 27 Juli 2026.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur BI untuk sementara akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, sebagai Pejabat Gubernur Sementara.
"Untuk selanjutnya sesuai UU BI jabatan Gubernur BI akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara," jelasnya.
Menanggapi penunjukan tersebut, Destry Damayanti menegaskan Bank Indonesia akan tetap menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan.
 |
| Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi |
"Berikutnya, Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia," ungkap Destry.
Bank Indonesia memastikan transisi kepemimpinan tidak akan memengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral. Seluruh fungsi dan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan akan tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia.(*)
