Anggota DPRD Jabar Sabil Akbar Usul Kuota Loker Dibagi Rata ke Desa
Karawang - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, mendorong agar sistem pengelolaan informasi lowongan kerja (loker) tidak hanya berpusat pada platform daring (online), melainkan dilibatkan langsung hingga tingkat pemerintahan desa.
 |
| Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar |
Langkah ini dinilai penting untuk menjamin pemerataan penyerapan tenaga kerja lokal di seluruh wilayah.
Sabil menjelaskan bahwa keterbatasan akses informasi loker online sering kali merugikan masyarakat di wilayah pelosok atau wilayah yang jauh dari kawasan industri.
Ia mencontohkan, jika ada kuota lowongan kerja dalam jumlah besar, pembagian informasi dan alokasinya harus menyasar desa-desa secara adil.
“Ya hari ini kan info loker dikelola melalui loker online. Tapi saya penginnya ketika dikelola sama desa, contoh ada penerimaan 300.000 lowongan, kalau dibagi rata ke desa kan satu desa bisa mendapatkan kuota, misalnya 100 orang,” ujar Sabil Akbar.
Menurutnya, tanpa adanya skema alokasi khusus berbasis desa, daerah-daerah yang jauh dari pusat industri seperti Pakis atau Cibatu akan kesulitan menyerap tenaga kerja dibandingkan wilayah yang berada di kawasan industri seperti Cikampek.
“Kasihan kalau desa yang ada di daerah Pakis atau Cibatu, mau gimana menyerap tenaga kerjanya? Beda dengan desa yang ada di kawasan industri seperti Cikampek. Tapi kalau info loker dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh desa, pihak desa bisa mengatur kriteria penerimaan antara warga lokal (pribumi) atau luar,” tambahnya.
Dengan penyerahan wewenang pengelolaan dan kuota informasi loker kepada pemerintah desa, diharapkan target penyerapan tenaga kerja dapat terealisasi secara transparan dan berkeadilan.
“Kuota tersebut tetap terlaksana sehingga akhirnya terjadi pemerataan kesempatan kerja untuk masyarakat di masing-masing desa,” kata Sabil.(*)
