MK Tolak Gugatan Verifikasi Ijazah Capres-Cawapres
Jakarta; Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Bonatua Silalahi terkait verifikasi faktual ijazah capres-cawapres oleh KPU dan Arsip Nasional. Gugatan tersebut teregister dengan nomor 216/PUU-XXIII/2025.
 |
| Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Dokumentasi/MK) |
“Permohonan tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan. Putusan dibacakan Suhartoyo dalam sidang pleno MK, Senin, 19 Januari 2026.
Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut pemohon tidak menguraikan argumentasi yang memadai. Uraian pemohon dinilai tidak menjelaskan pertentangan norma secara jelas.
Menurut Saldi, pemohon lebih banyak memaparkan peristiwa konkret dibandingkan argumentasi konstitusional. Argumentasi tidak menunjukkan pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Advertisement
“Pertentangan norma pasal yang diuji dengan UUD 1945 tidak diuraikan secara jelas. Pemohon juga tidak mengaitkan dalilnya dengan dasar pengujian konstitusional," ujarnya.
Mahkamah juga tidak memahami maksud pemohon mengaitkan permohonan dengan Undang-Undang Kearsipan. Pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dinilai tidak relevan.
Pertentangan dimaksud tidak dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menyebabkan permohonan dinilai tidak cermat.
Karena itu, MK menilai, terdapat ketidakjelasan antara uraian posita dan petitum permohonan. Alhasil, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Sebelumnya, Bonatua Silalahi mengajukan gugatan sengketa informasi terhadap KPU RI. Gugatan berkaitan dengan keterbukaan ijazah Presiden ketujuh Joko Widodo.
Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka. Putusan tersebut terkait pencalonan Pilpres 2014 dan 2019.
KIP kemudian memerintahkan KPU membuka informasi tersebut kepada publik.
Bonatua menilai masih terdapat informasi yang disembunyikan KPU.
Ia menyebut terdapat sembilan informasi yang dikaburkan dalam salinan ijazah Jokowi. Ijazah tersebut merupakan dokumen kelulusan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.(*)
