Pakar PBB Desak Dunia Tolak Pemilu Palsu Myanmar
Jenewa : Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mendesak dunia internasional untuk menolak sepenuhnya hasil pemilu Myanmar. Ia menyebut pemilu tersebut sebagai pemilu “palsu”, dilansir dari CNA, Sabtu, 24 januari 2026.
 |
| Warga di Myanmar (Foto: X - OCHA Myanmar) |
Pernyataan tersebut disampaikan di Jenewa menjelang putaran terakhir pemungutan suara yang digelar akhir pekan ini. Andrews menilai pemilu yang diselenggarakan junta militer telah direkayasa sejak awal.
Pemimpin demokratis Aung San Suu Kyi disingkirkan dari panggung politik, sementara partainya yang sangat populer dibubarkan. Pemungutan suara tiga tahap itu disebut berlangsung di tengah penindasan terhadap perbedaan pendapat dan dipenuhi kandidat yang merupakan sekutu militer.
Menurut Andrews, junta melarang partai oposisi yang kredibel dan memenjarakan tokoh politik populer. Ia juga menyebut bahwa junta membungkam media, serta menghancurkan kebebasan dasar masyarakat.
Pemilih dilaporkan didorong ke tempat pemungutan suara melalui ancaman dan paksaan, bahkan di bawah bayang-bayang serangan militer. Ia mengungkapkan bahwa warga Myanmar menghadapi intimidasi, ancaman penangkapan, dan hukuman penjara panjang jika mengkritik pemilu atau menolak berpartisipasi.
Para pemilih juga melaporkan bahwa aparat junta mendorong warga datang ke TPS meskipun jet militer terus membombardir desa-desa. Andrews menyebut junta berharap dunia internasional menerima pemerintahan militer yang disamarkan sebagai pemerintahan sipil.
Ia memperingatkan bahwa negara-negara yang mengakui hasil pemilu tersebut akan dianggap terlibat. Andrews juga memperingatkan baha penerimaan internasional hanya akan menghambat penyelesaian krisis Myanmar yang sesungguhnya.
Myanmar diketahui lama berada di bawah kekuasaan militer sejak kemerdekaan, sebelum sempat menjalani masa demokrasi selama satu dekade. Militer kembali merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dan menyeret negara ke dalam perang saudara.
Dalam pernyataannya, Andrews juga mendesak negara-negara untuk menghentikan aliran senjata, dana, dan bahan bakar penerbangan ke militer Myanmar. Ia menegaskan rakyat Myanmar telah menunjukkan keberanian melawan tirani militer dan berhak atas masa depan yang ditentukan oleh kehendak sendiri.(*)
