Nasib Rohingya di Tengah Pemilu Bangladesh
![]() |
| Kamp-kamp di Cox’s Bazar, Bangladesh, menjadi rumah bagi lebih dari satu juta pengungsi Rohingya (Foto: Al Jazeera/Sahat Zia) |
Harapan Repatriasi yang Terbentur Realitas Keamanan Myanmar.
Bangladesh: Di dalam sebuah gubuk bambu beralaskan terpal di kamp pengungsian Balukhali, Mahmudul Hasan yang baru berusia 19 tahun sedang sibuk mengajar 35 anak kecil.
Di ruang sempit itu, ia mengajarkan bahasa Burma, Inggris, dan matematika sebuah upaya kecil untuk merajut masa depan di tengah ketidakpastian yang mengepung satu juta pengungsi Rohingya.
Namun, di luar gubuknya, pengumuman dari pengeras suara pemerintah Bangladesh membuyarkan ketenangan.
Menjelang Pemilu 12 Februari 2026, otoritas setempat memerintahkan pengungsi untuk tetap berada di dalam kamp dan menutup toko. Ancaman hukuman berat menanti bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas politik.
"Saya tidak punya ekspektasi baru," ujar Hasan kepada Al Jazeera Selasa 3 Februari 2026. "Saya layak hidup dengan martabat dan hak asasi manusia. Hidup di sini [Bangladesh] bukanlah pilihan saya."
Kehidupan dalam Ketidakpastian
Sejak melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada 2017, etnis Rohingya terjebak dalam kondisi limbo.
Meskipun Bangladesh di bawah kepemimpinan Sheikh Hasina memberikan perlindungan, kebijakan "non-integrasi" membuat mereka terisolasi. Kamp-kamp dikelilingi kawat berduri, dan akses terhadap pendidikan formal serta layanan kesehatan sangat terbatas.
Nay San Lwin, pemimpin diaspora Rohingya dari Arakan Rohingya National Council (ARNC), menyatakan bahwa pemerintah baru hasil pemilu mendatang harus berfokus pada perbaikan kondisi hidup.
"Pemerintah terpilih nanti harus fokus meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian, serta mendorong keterlibatan yang lebih besar antara pengungsi dan komunitas lokal," kata Lwin.
Namun, tantangan finansial membayangi aspirasi tersebut. Pemotongan bantuan internasional dari PBB dan lembaga donor global telah melumpuhkan layanan dasar di kamp-kamp tersebut.
Prioritas Politik dan Sentimen Lokal
Dua kekuatan politik utama Bangladesh saat ini, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan Jamaat-e-Islami, telah menempatkan isu Rohingya sebagai salah satu agenda prioritas.
"Repatriasi Rohingya adalah prioritas utama bagi BNP," tegas Israfil Khosru, asisten khusus Komite Penasihat Luar Negeri BNP. Beliau menambahkan bahwa partainya percaya pada pemulangan yang aman dan bermartabat, di mana hak kewarganegaraan mereka di Myanmar harus dijamin.
Senada dengan hal tersebut, Ahsanul Mahboob Zubair dari Jamaat-e-Islami menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji berbagai proposal kebijakan untuk menyelesaikan krisis ini. "Tujuannya adalah mengembalikan mereka ke tanah air mereka dengan keamanan yang terjamin," ungkap Zubair.
Dilema Repatriasi di Tengah Konflik
Meski wacana pemulangan menguat, para ahli mengingatkan bahwa situasi di Myanmar belum memungkinkan.
Thomas Kean, konsultan senior dari International Crisis Group, menyebutkan bahwa fokus utama pengungsi memang tetap pada repatriasi, namun kondisi di Myanmar masih sangat berisiko.
John Quinley, direktur nirlaba hak asasi manusia Fortify Rights, memperingatkan agar partai-partai politik tidak sekadar menjadikan etnis Rohingya sebagai alat politik kampanye.
"Siapa pun yang berkuasa harus menyusun strategi komprehensif yang melampaui sekadar repatriasi. Pemulangan tidak bisa menjadi satu-satunya agenda, karena junta Myanmar masih terus melakukan kekerasan terhadap Rohingya," tegas Quinley.
Di sisi lain, tekanan dari masyarakat lokal Bangladesh juga meningkat. Mahabub Alam, seorang mahasiswa di Ukhia, menggambarkan kehadiran pengungsi sebagai "beban" yang menekan pasar tenaga kerja lokal dan meningkatkan angka kriminalitas.
Bagi Hafez Ahmed, seorang pemilik toko berusia 64 tahun di kamp, perdebatan politik tersebut terasa jauh dari kenyataan pahit yang ia hadapi setiap hari. Sambil menatap masa depan yang kabur, ia hanya memiliki satu keinginan sederhana.
"Saya ingin mati di tanah air saya," tuturnya. "Saya ingin pulang." (*)

