Kemenhaj Antisipasi Dinamika Timur Tengah dan Matangkan Persiapan Haji 2026
Jakarta ; Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan guna menjamin keselamatan jemaah umrah serta memastikan kesiapan penyelenggaraan haji 2026.
Sebagian jemaah umrah telah kembali ke Tanah Air, sementara lainnya masih menunggu kepastian jadwal penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai dengan rute transit. Tercatat sebanyak 7.782 jemaah telah tiba di Indonesia dalam periode 28 Februari hingga 2 Maret 2026.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan seluruh pihak terkait agar proses kepulangan berjalan aman,”kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Maret 2026.
Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Haji dan Umrah mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan umrah dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan dan hasil koordinasi lintas kementerian. Hingga akhir musim umrah pada April mendatang, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah dijadwalkan berangkat pada periode Maret–April.
“Imbauan ini semata-mata demi perlindungan dan keselamatan jemaah,” tambahnya.
Untuk mendukung kelancaran pemulangan, pemerintah menyiapkan dua skema mitigasi, yakni pengajuan penambahan armada Garuda Indonesia selama Ramadan serta penyesuaian skenario penerbangan apabila situasi mengalami eskalasi.
“Kami menyiapkan berbagai langkah, termasuk kemungkinan penambahan armada dan penyesuaian rute penerbangan agar jemaah dapat kembali tepat waktu dan dalam kondisi aman,” jelasnya.
Di sisi lain, persiapan haji 2026 disebut telah dilakukan lebih awal. Pemerintah optimistis penyelenggaraan ibadah haji tahun depan tetap berjalan sesuai jadwal dengan dukungan skenario mitigasi yang matang.
Dahnil juga menyampaikan arahan Prabowo Subianto agar penyelenggaraan haji bebas dari praktik rente, kartel, maupun manipulasi.
“Pesan Presiden jelas, penyelenggaraan haji harus bersih, transparan, dan berintegritas. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat,”pungkasnya.(*)

