Dua Pria Bawa Bom Molotov Saat Demo di Surabaya, Diduga untuk Picu Kerusuhan

Kedua pria berinisial MVK dan VS tersebut diketahui berusia sekitar 24 tahun dan merupakan warga Surabaya. Mereka diamankan personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik keduanya.

Diamankan di Sisi Barat Monumen Bambu Runcing

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan pengamanan tersebut. Dari pemeriksaan awal di lokasi, petugas menemukan satu botol berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis Pertamax dan dilengkapi sumbu dari potongan kain celana.

Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis Pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan, ujar Abast.

Diduga Rakit Molotov Sebelum ke Lokasi Aksi

Berdasarkan pendalaman awal, kedua pria tersebut diduga telah mempersiapkan bom molotov sebelum menuju lokasi unjuk rasa. Keduanya diketahui berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekannya untuk merakit benda tersebut.

Setelah selesai merakit, sepeda motor ditinggalkan di rumah rekannya. Keduanya kemudian berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju lokasi aksi. Saat melihat kedatangan petugas, keduanya sempat berusaha melarikan diri, tetapi berhasil diamankan.

Diduga untuk Memicu Kerusuhan

Abast mengatakan, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, bom molotov tersebut diduga dibawa dengan tujuan memicu kerusuhan di tengah berlangsungnya penyampaian aspirasi masyarakat.

Motif berdasarkan pemeriksaan awal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik masih akan mendalami kasus ini dan mencocokkan seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain, tegasnya.

Saat ini, kedua pria tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jatim. Kepolisian menegaskan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum.

Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pungkas Abast.(*)