Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla

Editor : Tim Redaksi
Oleh Editor : Tim Redaksi
JAKARTA, - Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan percepatan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar ketentuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dudung Tegaskan Sanksi Tegas untuk Perusahaan Pembakar Hutan

Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan HGU dan PBPH di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta (9/11/2026), Menko Polkam mendorong penguatan koordinasi dan penerapan sanksi tegas, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Dudung.

Penegakan hukum harus objektif dan konsisten untuk memberikan efek jera serta memastikan perusahaan bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.(*)
Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terkait

  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla

Berita Terbaru

  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
  • Menko Polkam: Tak Ada Korporasi Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla
Lihat Selengkapnya

Posting Komentar