Puan Sebut Kewenangan Negara Tak Boleh Jadi Alat Politik dan Bungkam Kritik

Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri termasuk mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Ia pun mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap menangani kasus tersebut.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” ujar Puan, Selasa, 10 November 2026.

Puan kemudian berbicara soal kewenangan negara yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerja dengan profesional.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegas Puan.

“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung cucu Bung Karno tersebut.

Puan memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI.

“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” ucap Puan.

Mantan Menko PMK tersebut lalu mengungkap sejumlah hal lain yang menjadi perhatian DPR pada masa sidang ini. Puan menyebut, kasus penyadapan presiden menjadi salah satu yang akan dikawal dewan dalam fungsi pengawasan DPR.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.

*Berikut sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalani fungsi pengawasan:*

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;

2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;

3. Penanganan kasus perundungan anak;

4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;

5. Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;

6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri;

7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;

8. Evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak;

9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

10. Pemerataan program revitalisasi sekolah;

11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; dan

12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.(*)