Titiek Soeharto Minta KKP Fokus Perkuat Sistem Pengawasan Laut
Font Terkecil
Font Terbesar
Jakarta : Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025. (6/11/25).
 |
| Foto : Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) |
Dana yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Spanyol tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS), sistem pengawasan laut terpadu yang ditujukan memberantas penangkapan ikan ilegal.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) mengatakan dukungan ini menjadi langkah penting memperkuat upaya melawan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing).
Selain menjaga sumber daya laut, sistem ini juga diharapkan menekan kebocoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Komisi IV menyetujui tambahan anggaran Rp2 triliun untuk mendukung proyek MFISS guna memperkuat pemberantasan IUU fishing di seluruh perairan Indonesia dan mencegah kebocoran penerimaan negara,” ujar Titiek dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Senayan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.
Komisi IV juga meminta KKP memastikan pelaksanaan proyek sesuai aturan dan jadwal kerja yang telah ditetapkan.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyambut persetujuan tersebut. Ia menilai MFISS akan meningkatkan kemampuan pengawasan laut Indonesia melalui teknologi satelit, radar, dan sistem komunikasi real-time.
“Melalui MFISS, Indonesia akan memiliki kapasitas intelijen dan pengawasan maritim yang modern dan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan deteksi dan penindakan terhadap IUU fishing dengan lebih cepat dan efektif,” kata Trenggono.
Ia menegaskan penggunaan anggaran akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir melalui perlindungan sumber daya perikanan.
Proyek MFISS didanai melalui pinjaman Spanyol dengan total nilai Rp5,82 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,36 triliun akan digunakan untuk pembangunan 10 kapal pengawas.
Sementara Rp1,46 triliun dialokasikan untuk sistem pengawasan. Penarikan anggaran dilakukan bertahap mulai 2025 hingga 2028.(*)
