Legislator Jabar SR Soroti Tupoksi BPD dan Kemajuan Pembangunan Desa
Purwakarta : Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu (SE), menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa.(15/7/26).
 |
| Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu (SR) |
Menurutnya, desa yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan daerah yang maju, mandiri, dan masyarakat yang semakin sejahtera.(15/7/26).
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Rahayu saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (DPP PABPDSI) Periode 2026–2032 yang dirangkaikan dengan Peluncuran Program Retret Nasional BPD di Kabupaten Purwakarta.
Menurut politisi Partai Golkar itu, penguatan kapasitas pemerintahan desa menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Membangun Indonesia dimulai dari desa. Desa yang kuat akan menjadi fondasi lahirnya daerah yang maju dan bangsa yang semakin sejahtera," ujar Sri Rahayu. Senin (13/07-26).
Sri Rahayu mengaku merasa terhormat dapat hadir dalam agenda nasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan pemerintahan tersebut.
Acara dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Bupati Purwakarta Om Zein, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin, serta para kepala daerah, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.
 |
| Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu (SR) ( Kerudung hitam) |
Menurut Sri Rahayu, kehadiran para pejabat negara, kepala daerah, hingga perwakilan BPD dari berbagai wilayah menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa sebagai pilar pembangunan nasional.
"Sinergi seluruh elemen pemerintahan menjadi modal penting dalam memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia," katanya.
Sri Rahayu menilai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan desa.
Selain menjadi mitra pemerintah desa, BPD juga memiliki fungsi penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi di tingkat desa, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Ia mengatakan keberadaan BPD harus terus diperkuat agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan pembangunan secara optimal.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa semata, tetapi juga membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, dan BPD.
"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, dan BPD menjadi kunci menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Sri Rahayu turut menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran DPP PABPDSI Periode 2026–2032 yang resmi dilantik.
Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Menurutnya, organisasi PABPDSI memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas anggota BPD sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
"Selamat kepada seluruh jajaran DPP PABPDSI Periode 2026–2032.
Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian demi terwujudnya desa yang mandiri, maju, dan sejahtera," ungkapnya.
Sri Rahayu menegaskan, kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah maupun nasional.
Ia optimistis, apabila seluruh desa mampu berkembang secara mandiri dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik, maka cita-cita Indonesia sebagai negara maju akan semakin mudah diwujudkan.
"Ketika desa maju, daerah akan semakin kuat. Ketika daerah kuat, Indonesia akan semakin maju," pungkas Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sri Rahayu (*)
