MPP Kuningan Disidak Pramono!Mau Bikin SIM & Paspor Bisa Cetak Langsung di Satu Tempat?
JAKARTA, Blitz News: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar semakin mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi. Hal itu disampaikannya saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
 |
| Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung blusukan cek pelayanan publik di Rasuna Said! |
Pramono mengatakan, peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
"Tadi saya melihat langsung kesiapan Mal Pelayanan Publik. Intinya, kita ingin pelayanan masyarakat itu semakin mudah, cepat, transparan dan tidak rumit," ujar Pramono dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman Pemprov DKI Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Saat ini, MPP tersebut telah mengintegrasikan layanan dari 19 instansi. Menurut Pramono, integrasi layanan dalam satu lokasi diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus berpindah tempat.
Selain layanan tatap muka, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas akses pelayanan melalui 316 titik layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Jakarta. Masyarakat juga dapat mengakses layanan secara digital melalui http://pelayanan.jakarta.go.id dan JAKEVO.
Pramono menilai digitalisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung iklim investasi di Jakarta.
"Kita terus dorong layanan digital. Sehingga masyarakat bisa memilih mau datang langsung atau mengurus secara digital. Ini penting, karena pelayanan publik juga berkaitan langsung dengan iklim investasi," katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut realisasi investasi Jakarta pada semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun. Angka tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp67,1 triliun. Capaian tersebut menempatkan Jakarta pada posisi teratas secara nasional.
Meski demikian, Pramono menekankan keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk. Menurutnya, investasi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penggerakan perekonomian.
Dalam peninjauan tersebut, Pramono juga meminta agar layanan di MPP terus disempurnakan. Salah satunya dengan mengupayakan proses pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dilakukan hingga tahap pencetakan langsung di lokasi.
Hal serupa diharapkan dapat diterapkan pada layanan paspor sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih praktis dalam satu tempat.
"Kita akan terus memperkuat pelayanan dari hulu sampai hilir, termasuk digitalisasi, pelayanan jemput bola, pendampingan investor, sampai Jakarta Investment Centre. Prinsipnya, pemerintah harus mempermudah masyarakat dan dunia usaha, memberikan kepastian, dan memastikan pelayanan itu benar-benar terasa manfaatnya," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Koordinasi tersebut diperlukan agar proses persetujuan perizinan tetap selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.(*)
