Awal Tahun 2026 Negera Meksiko Langsung Terapkan Tarif Impor Tinggi untuk Negara-Negara Asia Termasuk Indonesia
Meksiko: Meksiko secara resmi menerapkan serangkaian tarif impor baru pada negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengannya. Kebijakan pengenaan tarif tersebut akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.(1/1/26).
 |
| Ilustrasi bendera Meksiko (Foto: Pinterest) |
Kementerian Meksiko memberlakukan tarif hingga 35 persen untuk impor dari sejumlah negara Asia. Di antaranya Tiongkok, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia.
Peraturan tersebut merevisi tarif untuk 1.463 lini produk yang mencakup berbagai sektor seperti otomotif, tekstil, pakaian, plastik, dan baja. Kemudian peralatan rumah tangga, aluminium, mainan, furnitur, alas kaki, barang-barang kulit, kertas, karton, sepeda motor, dan kaca.
Pemerintah Meksiko menyatakan langkah ini bertujuan melindungi sekitar 350 ribu pekerja di sektor-sektor yang dianggap sensitif. Misalnya alas kaki, tekstil, pakaian, baja, dan manufaktur otomotif.
Kebijakan ini juga diharapkan mendukung reindustrialisasi sektor-sektor strategis yang berdaulat, berkelanjutan, dan inklusif. Parlemen Meksiko sebelumnya juga telah memberikan persetujuan terhadap penerapan tarif impor tersebut.
Mereka menekankan kebijakan ini tidak ditujukan pada negara tertentu, tetapi untuk memperkuat industri yang dianggap strategis bagi ekonomi nasional. Pemerintah Meksiko berharap hal ini akan meningkatkan kandungan lokal hingga 15 persen pada rantai produksi.
Hal ini juga diharapkan mendorong produksi domestik yang lebih besar, sehingga dapat menggantikan barang-barang impor. Kebijakan tarif ini diperkirakan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja dan meningkatkan investasi domestik hingga 28 persen dari PDB.
Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, melalui keterangan tertulis, mengecam kebijakan tarif impor tersebut. "Kami selalu menentang kenaikan tarif unilateral dalam bentuk apa pun," ujarnya dikutip Anadolu, Rabu (31/12/2025).
Beijing juga meminta Meksiko mengoreksi praktik-praktik proteksionisme dan unilateralisme yang keliru sesegera mungkin. Meski begitu, Kementerian Perdagangan Tiongkok menyerukan dilaksanakannya dialog terkait kebijakan tarif impor itu.(*)
