Indonesia Diminta Tetap Kritis di Dewan Perdamaian
Jakarta : Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menuai perhatian. Arah dan tujuan dewan tersebut dinilai masih menyisakan tanda tanya.
 |
| Momen Presiden Indonesia, Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kiri) saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin 13 Oktober 2025 (Foto: BPMI Setpres) |
Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menyebut keterlibatan Indonesia dilandasi keinginan tetap aktif dalam proses perdamaian. Indonesia sejak awal konsisten mendukung resolusi PBB terkait Palestina.
“Paling penting adalah keinginan dari pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo terutama, untuk masih terlibat aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza. Dari awal pemerintah Indonesia mendukung resolusi PBB dan sekarang juga tergabung dan menerima undangan dari Amerika Serikat,” ujar Radityo, Kamis 22 Januari 2026.
Namun, dia menyoroti perbedaan antara resolusi PBB dan piagam Dewan Perdamaian tersebut. Dalam piagam yang beredar, isu Gaza bahkan tidak disebutkan sama sekali.
“Karena kalau kita cek bahkan di dalam Charter Board of Vision itu tidak ada kata-kata Gaza sama sekali. Dan benar-benar hanya ada dukungan terhadap Trump sebagai pemimpin,” katanya.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran, dewan justru lebih berorientasi pada dukungan politik terhadap Trump. Arah tersebut dinilai berpotensi menjauh dari tujuan perdamaian di Gaza.
Radityo menjelaskan, negara-negara mayoritas muslim yang tergabung berharap Amerika Serikat tetap terlibat. Karena menurutnya, tanpa peran Amerika, penyelesaian konflik Gaza dinilai sulit terwujud.
Meski begitu, struktur dan mekanisme dewan disebut masih belum jelas. Seluruh keputusan dinilai sangat bergantung pada Trump sebagai ketua dewan.
“Karena kalau kita lihat model organisasi sampai detik ini kan masih belum jelas ya, dewan ini seperti apa. Tapi yang jelas dari catatan yang kita lihat, dari dokumen yang kita baca, itu semua tergantung dengan Trump,” ujarnya.
Dia juga menyoroti dilema Indonesia saat memutuskan bergabung. Jika tidak bergabung, Indonesia berisiko kehilangan suara dalam pengambilan keputusan.
Sebaliknya, jika bergabung, Indonesia berisiko dianggap mendukung seluruh kebijakan Amerika Serikat. Apalagi Indonesia tidak bergabung sebagai anggota permanen karena biaya yang besar.
“Resikonya kalau bergabung adalah kita dianggap akan mendukung apapun kebijakan Amerika Serikat. Tapi, kalau kita tidak bergabung, itu kita kehilangan suara, kita kehilangan kursi di dalam meja pengambilan kursi,” ucapnya.
Radityo menegaskan Indonesia harus tetap bersuara kritis di dalam dewan agar bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Kepentingan rakyat Palestina harus terus dikedepankan dan diperjuangkan(*).
