Eks Menlu Hassan Wirajuda Ungkap Alasan Indonesia Bergabung dalam Board of Peace Palestina
Jakarta : Mantan Menteri Luar Negeri RI periode 2001–2009 Hassan Wirajuda mengungkap sejumlah poin penting hasil pertemuannya bersama Presiden RI Prabowo Subianto yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam pada Selasa, 4 Februari 2026.
 |
| Eks Menlu Hassan Wirajuda Ungkap Alasan Indonesia Bergabung dalam Board of Peace Palestina |
Hassan mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis politik luar negeri Indonesia, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan Indonesia dalam pembentukan Board of Peace atau Badan Perdamaian untuk membantu penyelesaian konflik Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Menurut Hassan, banyak aspek diplomasi yang bersifat konfidensial sehingga tidak seluruh informasi dapat diakses publik secara utuh.
Kondisi ini kerap memunculkan persepsi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan, terutama bila hanya bersumber dari media massa maupun media sosial.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan berharga karena kami mendapatkan penjelasan yang lebih utuh langsung dari Presiden, termasuk hal-hal yang selama ini tidak diketahui publik,” ujar Hassan, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menjelaskan Indonesia bergabung dalam Board of Peace setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Konsultasi pertama dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada akhir tahun lalu, dilanjutkan dengan pembahasan intensif bersama tujuh negara Islam lainnya sebelum keputusan bergabung diambil.
Hassan menilai kehadiran delapan negara mayoritas Muslim dalam badan tersebut penting sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan, di tengah kekhawatiran adanya dominasi negara tertentu dalam proses perdamaian.
Terkait kontribusi Indonesia, Hassan menegaskan belum ada keputusan final mengenai besaran dana yang akan disumbangkan.
Namun, ia menekankan kontribusi Indonesia nantinya harus diarahkan secara langsung untuk membantu rakyat Palestina di Gaza sebagai bentuk nyata kepedulian kemanusiaan.
Ia juga menanggapi perdebatan publik terkait tidak dilibatkannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara langsung dalam pembentukan Board of Peace. Hassan menilai hal tersebut bukan hal baru dalam sejarah diplomasi internasional.
“Dalam sejarah, banyak penyelesaian konflik yang dilakukan di luar kerangka PBB. Indonesia sendiri pernah mengalaminya saat perundingan dengan Belanda dan dalam proses pengembalian Irian Barat,” ucap Hassan.
Hassan menegaskan Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kelanjutan keterlibatannya dalam Board of Peace, bergantung pada apakah proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan utama, yakni membantu rakyat Palestina.
Ia juga mengajak publik untuk bersikap lebih terbuka dan tidak terburu-buru dalam menilai inisiatif ini, mengingat prosesnya masih berada pada tahap awal.
Menurutnya, inisiatif tersebut telah berkontribusi menghentikan sementara konflik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun dan menewaskan sedikitnya 71.000 orang di Gaza.
“Setidaknya saat ini bantuan kemanusiaan sudah mulai mengalir dan akses di perbatasan Rafah telah dibuka. Itu membantu mengurangi penderitaan rakyat Palestina,” kata Hassan.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan jajaran mantan menteri dan wakil menteri luar negeri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Februari 2026.
Agenda ini difokuskan pada penguatan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di tengah tantangan global yang dinamis.
Pertemuan yang berlangsung tertutup ini dimaksudkan sebagai wadah bagi Presiden untuk menyerap aspirasi dan sudut pandang dari para pakar yang telah lama berkecimpung di panggung internasional.
Terdapat sekitar 20 tokoh senior yang diundang untuk memberikan masukan strategis. Fokus utama dari diskusi tersebut adalah memberikan pandangan komprehensif terkait posisi Indonesia di mata dunia.
Selain membahas penguatan hubungan bilateral dan multilateral, isu kemanusiaan dan perdamaian di Palestina turut menjadi poin krusial dalam diskusi tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.(*)
