Legislator Nilai Harga Gas Ancam Industri Manufaktur Nasional
Jakarta : Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai mahalnya harga gas bumi ancam industri manufaktur nasional. Menurutnya, kondisi itu berpotensi mendorong deindustrialisasi, meski pemerintah mendorong agenda Industri Hijau atau Green Industry.
 |
| Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini saat kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Ke Balai Diklat Industri Medan, Provinsi Sumatra Utara, Kamis, 5 Februari 2026.(Foto: Humas PDI-P) |
Ia mengatakan keluhan pelaku industri bermuara pada biaya energi yang kian mencekik akibat kenaikan harga gas. Kondisi tersebut membuat ongkos produksi melonjak, harga sulit dinaikkan, stok menumpuk, produksi tersendat, dan daya saing industri nasional melemah.
“Kita sepakat mendorong asta cita Bapak Presiden Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau biaya energinya menjadi tekanan finansial serius bagi pelaku industri, maka industri dalam negeri kita justru terancam tumbang," ucap Novita melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Februari 2026.
Novita juga menyoroti akar persoalan mahalnya harga gas industri. Ia menilai, menurunnya pasokan, ketergantungan sumber alternatif mahal, dan beban logistik membebani sektor industri.
Ia juga mengkritisi masih lebarnya kesenjangan infrastruktur gas nasional. Menurutnya, temuan sumber gas baru banyak berada di Jawa Timur.
Namun, pusat-pusat industri justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan wilayah Sumatra. Kondisi ini diperparah keterbatasan pipa transmisi serta fasilitas regasifikasi, sehingga pasokan gas dari hulu belum terserap optimal.
“Ini tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar serapan gas dari hulu bisa optimal dan benar-benar menurunkan harga bagi industri,” ujarnya.
Tidak hanya menyoroti persoalan harga, politisi muda Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan agenda Transisi Industri Hijau harus segera dimulai. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjawab berbagai persoalan sektor energi secara berkelanjutan.
Ia mendesak PGN dan pemerintah memaparkan secara konkret implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) PT Gagas PGN. Implementasi tersebut mencakup pengendalian kebocoran pipa melalui digitalisasi, rehabilitasi lingkungan, serta pemanfaatan biometana dan blue hydrogen menuju target net zero emission.
Ia mendorong pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri penerap teknologi penurunan emisi seperti carbon capture dan CCS/CCUS nasional. Novita juga menekankan pentingnya instrumen keuangan hijau untuk mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga dan ekosistem bahan bakar gas.
Selain itu, sinergi dengan SPBU dan logistik utama di Tol Trans Jawa dan Sumatera juga perlu dipercepat. “Kami ingin mendorong kebijakan Energi Industri agar benar-benar berdampak dan Efektif,” ucapnya.
“Transisi Energi Hijau adalah satu-satunya cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Maka kedaulatan Energi Hijau harus segera dimulai dimulai dari merevisi regulasi teknis infrastruktur gas menjadi blue/green hydrogen dimasa depan,” kata Novita.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menyatakan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) menjadi katalis percepatan transformasi sektor industri. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong perindustrian nasional menuju praktik yang lebih ramah lingkungan atau industri hijau.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan industri hijau dirancang untuk memastikan industri Indonesia semakin kompetitif, mandiri, dan berdaulat. Menurutnya program ini selaras dengan visi Astacita Presiden Prabowo, terutama pada agenda swasembada energi berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan industri.
Menurutnya, pembangunan industri harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi motor penggerak terciptanya lapangan kerja berkualitas. “Keberlanjutan merupakan unsur penting bagi masa depan industri Indonesia, karena di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” ucap Menperin.(*)
